Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
A complete backup of https://hawkeyesports.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://dontforgettomove.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://eximtours.pl
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://moneylover.me
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://neterra.net
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://kewadin.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://bayer.de
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://ilnarratore.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://stolpersteine-hamburg.de
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://drlanda.hu
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://ashmolean.org
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of https://sitelogr.com
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
A complete backup of onecommunityglobal.org
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of datenschutzzentrum.de
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of statesidelegal.org
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
MODAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … Pasal I Ketentuan dalam Lampiran . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan
BEGINI CARA MENGHITUNG PESANGON MENURUT UU …TRANSLATE THIS PAGE Intisari Jawaban. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang membedakan jenis dan banyaknya kompensasi yang didapatkan pekerja/buruh jika terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”), tergantung dari alasan terjadinya PHK tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja (“UU Cipta
DIREKTORAT JENDERAL
c. Puskesmas segera memulai orientasi dan on the job training kepada personelTNI/Polri yangtelah ditugaskan. d. Puskesmas segera memulai upaya pelacakan dengan tenaga babinsa/bhabinkamtibmasdan melaporkan melalui aplikasi SILACAK. BEGINI ALUR PROSES PHK SESUAI UU CIPTA KERJA Begini Alur Proses PHK Sesuai UU Cipta Kerja. Oleh: Ady Thea DA. Bacaan 3 Menit. Hakim Ad Hoc PHI pada MA, Sugeng Santoso, saat webinar bertajuk 'Hukumonline Bootcamp 2021: Seluk Beluk Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Peraturan PelaksanaHUKUMONLINE
301 Moved Permanently. nginx/1.10.3 PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN Berdasarkan pasal itu, suatu perjanjian sah, kalau memenuhi syarat yang disebutkan di sana. Syarat yang pertama adalah: “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Kalau syarat ini kita hubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) B.W., maka bisa kita katakan, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya. HUKUMONLINE.COMTRANSLATE THIS PAGEBERITAPUSAT DATAJURNALKLINIKEVENTS & TRAININGPRODUK & JASA Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com . klik disini. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang BIDANG USAHA PENANAMANMODAL
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … Pasal I Ketentuan dalam Lampiran . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen Dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan
BEGINI CARA MENGHITUNG PESANGON MENURUT UU …TRANSLATE THIS PAGE Intisari Jawaban. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang membedakan jenis dan banyaknya kompensasi yang didapatkan pekerja/buruh jika terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”), tergantung dari alasan terjadinya PHK tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja (“UU Cipta
DIREKTORAT JENDERAL
c. Puskesmas segera memulai orientasi dan on the job training kepada personelTNI/Polri yangtelah ditugaskan. d. Puskesmas segera memulai upaya pelacakan dengan tenaga babinsa/bhabinkamtibmasdan melaporkan melalui aplikasi SILACAK. BEGINI ALUR PROSES PHK SESUAI UU CIPTA KERJA Begini Alur Proses PHK Sesuai UU Cipta Kerja. Oleh: Ady Thea DA. Bacaan 3 Menit. Hakim Ad Hoc PHI pada MA, Sugeng Santoso, saat webinar bertajuk 'Hukumonline Bootcamp 2021: Seluk Beluk Pengaturan Ketenagakerjaan dalam Peraturan PelaksanaHUKUMONLINE
301 Moved Permanently. nginx/1.10.3 PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN Berdasarkan pasal itu, suatu perjanjian sah, kalau memenuhi syarat yang disebutkan di sana. Syarat yang pertama adalah: “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Kalau syarat ini kita hubungkan dengan Pasal 1338 ayat (1) B.W., maka bisa kita katakan, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAANBIDANG PERDAGANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang PENGUPAHAN. AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, INI DIA TOP 30 CORPORATE LAW FIRM BESAR INDONESIA …TRANSLATE THISPAGE
Daftar Top 30 corporate law firm didominasi generasi law firm era 2000-an. Posisi pertama diduduki Assegaf Hamzah & Partners (AHP) yang berdiri tahun 2001. Disusul berturut-turut oleh HHP Law Firm yang berdiri tahun 1989, Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) tahun 1985, Dentons HPRP tahun 1990, dan Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) tahun1967.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKOEXDOMA HUKUMONLINE
Exdoma’s Audit Trail feature provides an integrated platform that allows you to view a complete history of activities and tasks relating to your documents and also to track user activities so that you can quickly and easily see which parties access which files. This feature also helps you to keep an eye on any actions that they take regarding ULASAN LENGKAP : BIDANG USAHA YANG DIPERBOLEHKAN …TRANSLATE THISPAGE
Ulasan Lengkap. Sesuai Pasal 3 ayat (1) UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”), suatu Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak MENGENAL RENVOI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONALTRANSLATE THIS PAGE Intisari Jawaban. Renvoi atau yang dikenal juga sebagai doktrin penunjukan kembali dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan lex causae yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada suatu kaidah atau sistem hukum yang lain.. Proses renvoi sendiri dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu penunjukan kembali PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA …TRANSLATE THIS PAGE Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 …TRANSLATE THIS PAGE Berikut ini kami kutip bunyi Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 1266. “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakankepada Pengadilan.
404 - HUKUMONLINE.COMTRANSLATE THIS PAGE data. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa ‘ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut '. Sementara pasal 1372 menegaskan bahwa ‘tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugianserta
HUKUMONLINE.COMTRANSLATE THIS PAGEBERITAPUSAT DATAJURNALKLINIKEVENTS & TRAININGPRODUK & JASA Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com . klik disini.REGULASI COVID-19
Situs covid19.hukumonline.com ini merupakan bentuk kepedulian Hukumonline kepada masyarakat dan komunitas hukum yang menyajikan segala informasi hukum terbaru terkait Covid-19, sehingga memudahkan siapa pun yang membutuhkan informasi. Referensi Hukum Covid-19: Hanya di Hukumonline.com! uu covid 19, perda covid 19, regulasi covid 19, peraturan covid 19, pergub covid 19EXDOMA HUKUMONLINE
Exdoma’s Audit Trail feature provides an integrated platform that allows you to view a complete history of activities and tasks relating to your documents and also to track user activities so that you can quickly and easily see which parties access which files. This feature also helps you to keep an eye on any actions that they take regarding BEGINI CARA MENGHITUNG PESANGON MENURUT UU …TRANSLATE THIS PAGE Intisari Jawaban. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang membedakan jenis dan banyaknya kompensasi yang didapatkan pekerja/buruh jika terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”), tergantung dari alasan terjadinya PHK tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja (“UU Cipta
HUKUMONLINE.COM
301 Moved Permanently. nginx/1.10.3 PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 …TRANSLATE THIS PAGE Berikut ini kami kutip bunyi Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 1266. “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakankepada Pengadilan.
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA …TRANSLATE THIS PAGE Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN Mulai Dari. Rp 149.000. Lihat Semua Kelas. Perlu kami luruskan bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 404 - HUKUMONLINE.COMTRANSLATE THIS PAGE data. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa ‘ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut '. Sementara pasal 1372 menegaskan bahwa ‘tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugianserta
HUKUMONLINE.COMTRANSLATE THIS PAGEBERITAPUSAT DATAJURNALKLINIKEVENTS & TRAININGPRODUK & JASA Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com . klik disini.REGULASI COVID-19
Situs covid19.hukumonline.com ini merupakan bentuk kepedulian Hukumonline kepada masyarakat dan komunitas hukum yang menyajikan segala informasi hukum terbaru terkait Covid-19, sehingga memudahkan siapa pun yang membutuhkan informasi. Referensi Hukum Covid-19: Hanya di Hukumonline.com! uu covid 19, perda covid 19, regulasi covid 19, peraturan covid 19, pergub covid 19EXDOMA HUKUMONLINE
Exdoma’s Audit Trail feature provides an integrated platform that allows you to view a complete history of activities and tasks relating to your documents and also to track user activities so that you can quickly and easily see which parties access which files. This feature also helps you to keep an eye on any actions that they take regarding BEGINI CARA MENGHITUNG PESANGON MENURUT UU …TRANSLATE THIS PAGE Intisari Jawaban. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang membedakan jenis dan banyaknya kompensasi yang didapatkan pekerja/buruh jika terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”), tergantung dari alasan terjadinya PHK tersebut. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang CiptaKerja (“UU Cipta
HUKUMONLINE.COM
301 Moved Permanently. nginx/1.10.3 PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 …TRANSLATE THIS PAGE Berikut ini kami kutip bunyi Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 1266. “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakankepada Pengadilan.
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA …TRANSLATE THIS PAGE Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN Mulai Dari. Rp 149.000. Lihat Semua Kelas. Perlu kami luruskan bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS 404 - HUKUMONLINE.COMTRANSLATE THIS PAGE data. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa ‘ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut '. Sementara pasal 1372 menegaskan bahwa ‘tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugianserta
REGULASI COVID-19
Situs covid19.hukumonline.com ini merupakan bentuk kepedulian Hukumonline kepada masyarakat dan komunitas hukum yang menyajikan segala informasi hukum terbaru terkait Covid-19, sehingga memudahkan siapa pun yang membutuhkan informasi. Referensi Hukum Covid-19: Hanya di Hukumonline.com! uu covid 19, perda covid 19, regulasi covid 19, peraturan covid 19, pergub covid 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAANBIDANG PERDAGANGAN
INI DIA TOP 30 CORPORATE LAW FIRM BESAR INDONESIA …TRANSLATE THISPAGE
Daftar Top 30 corporate law firm didominasi generasi law firm era 2000-an. Posisi pertama diduduki Assegaf Hamzah & Partners (AHP) yang berdiri tahun 2001. Disusul berturut-turut oleh HHP Law Firm yang berdiri tahun 1989, Lubis Ganie Surowidjojo (LGS) tahun 1985, Dentons HPRP tahun 1990, dan Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) tahun1967.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ULASAN LENGKAP : PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH …TRANSLATE THIS PAGE Nah, di PTUN ini, kebijakan penguasa apa saja yang bisa digugat diatur secara spesifik. Yakni, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final (lihat Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009).Artinya, untuk perbuatan penguasa yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu PTUN yang berwenang ULASAN LENGKAP : KAPAN PUTUSAN PENGADILAN …TRANSLATE THIS PAGE Jadi, berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah: a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang ULASAN LENGKAP : PERBEDAAN DAS SOLLEN DENGAN DAS …TRANSLATE THISPAGE
Hal senada juga disampaikan oleh Sabian Utsman dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum Progresif, (hal.17), das sollen dan das sein ditemukan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (das sollen) yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books), pada tataran ini lebih pada KARYAWAN RESIGN, DAPAT PESANGON? Teman saya adalah karyawan dengan masa kerja 2 tahun 3 bulan. Dia baru-baru ini mengajukan pengunduran diri. Gaji teman saya Rp2.500.000/bulan. Saya ingin bertanya, apakah dia masih berhak mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan walaupun dia mengundurkan diri? Apabila memang dia masih berhak, apakah dasar hukumnya dan bagaimana perhitungannya? KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM HIERARKI …TRANSLATE THIS PAGE Dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004), tidak dikenal peraturan perundang-undangan yang di bentuk atas dasar kewenangan, termasuk dalam hal peraturan menteri. Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU N o. 12/2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN Mulai Dari. Rp 149.000. Lihat Semua Kelas. Perlu kami luruskan bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang takCARI
Login
| Sign Up
HUKUMONLINE PRO
NOTIFIKASI ADBLOCKER Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. IKLAN MEMBANTU KAMI UNTUK DAPAT MEMBERIKAN KONTEN HUKUM SECARA GRATIS. BANTU KAMI UNTUK TETAP MENJADIKAN HUKUM UNTUK SEMUA dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.Saya Mengerti
KETENTUAN ADBLOCKER
BAGAIMANA MENONAKTIFKAN ADBLOCKER PADA LAMAN HUKUMONLINE.COM? Adblock / Adblock Plus * Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kananaddress bar.
* Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain". * Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com". Firefox Tracking Protection Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.Ghostery
* Klik pada icon Ghostery. * Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site". * Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda. * Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".uBlock
* Klik ikon uBlock.
* Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan. * Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi. TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA UNTUK MEMBANTU KAMI MENJADIKAN HUKUMUNTUK SEMUA
Saya Mengerti
*
* BERITA
* Utama
* Fokus
* Isu Hangat
* Tajuk
* Kolom
* Jeda
* Resensi
* Tokoh
* Info
* Aktual
Hukumonline dan DPC AAI Bandung Siap Berkolaborasi Solusi Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Korupsi danPencucian Uang
Mendorong Kebangkitan UMKM di Masa Pandemi Covid-19* PUSAT DATA
* Peraturan
* Putusan
* JURNAL
* KLINIK
* Start-Up & UMKM
* Profesi Hukum
* Pertanahan & Properti* Teknologi
* Hak Asasi Manusia
* Kenegaraan
* Perlindungan Konsumen * Kekayaan Intelektual* Bisnis
* Ilmu Hukum
* Hukum Perusahaan
* Keluarga
* Ketenagakerjaan
* Perdata
* Pidana
*
* EVENTS & TRAINING
* Events & Training
* Kegiatan Terkini
* Arsip Kegiatan
* Narasumber
* Produk
Proses Arbitrase di Indonesia dan Arbitrase Internasional menggunakan Forum Arbitrase di SIAC serta Praktik Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia dan Singapura Perkembangan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Pasca Undang-UndangCipta Kerja
Strategi Hukum dalam Menghadapi UU Cipta Kerja terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* PRODUK & JASA
Berlangganan Sekarang NOTIFIKASI ADBLOCKER Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. IKLAN MEMBANTU KAMI UNTUK DAPAT MEMBERIKAN KONTEN HUKUM SECARA GRATIS. BANTU KAMI UNTUK TETAP MENJADIKAN HUKUM UNTUK SEMUA dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.Saya Mengerti
KETENTUAN ADBLOCKER
BAGAIMANA MENONAKTIFKAN ADBLOCKER PADA LAMAN HUKUMONLINE.COM? Adblock / Adblock Plus * Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kananaddress bar.
* Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain". * Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com". Firefox Tracking Protection Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.Ghostery
* Klik pada icon Ghostery. * Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site". * Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda. * Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".uBlock
* Klik ikon uBlock.
* Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan. * Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi. TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA UNTUK MEMBANTU KAMI MENJADIKAN HUKUMUNTUK SEMUA
Saya Mengerti
Ada Peluang Mengatasi Kendala Eksekusi Pemulihan Lingkungan Hidup Eksekusi putusan perdata dan pidana yang terkait pemulihan kerusakan lingkungan tidak mudah untuk dilaksanakan karena terbentur ketiadaan aturan teknis pelaksanaannya secara komprehensif. Tapi, ada peluang yang bisa dilakukan salah satunya menyusun Peraturan MA tentang Eksekusi Pemulihan Lingkungan. Selengkapnya » Menyoal Penerapan Qanun Jinayah dalam Kasus Kekerasan Seksual “Tak dapat dibandingkan antara qanun dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena konteksnya UU Perlindungan Anak melengkapi qanun, bukan saling berhadap-hadapan satu dengan lainnya.” Selengkapnya » Pegawai KPK Minta Penegasan MK Soal Tafsir Kata Dapat dan TidakMerugikan Pegawai
Mereka menganggap KPK dan BKN mempunyai penafsiran berbeda sehingga merugikan pegawai. Selengkapnya »PrevNext
123
PREMIUM STORIES
+
*
Keberatan Wajib Pajak atas Perhitungan Fiskus dalam Putusan SengketaPajak
04 June 2021. Bacaan 7 Menit*
Belajar dari Kekalahan Merek-Merek Terkenal di Pengadilan Niaga 03 June 2021. Bacaan 23 Menit*
Riwayat Ketentuan Penyidik dalam Rezim TPPU 02 June 2021. Bacaan 7 MenitTERBARU
+
*
Rayakan Hari Jadi, KAI Gelar Seminar Hukum Nasional tentang Pinjol*
Hukumonline dan DPC AAI Bandung Siap Berkolaborasi*
Solusi Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Korupsi danPencucian Uang
Klinik Hukum
+
Hukumnya Memperbanyak Lagu Tidak untuk Tujuan Komersial Aturan AD/ART Serikat Buruh dan Pekerja Harian Lepas Begini Standar Program Siaran bagi Lembaga Penyiaran Pencoretan Nama dalam Proses Balik Nama Sertifikat Rumah 3 Langkah Mengubah PT Perorangan Jadi PT BiasaDatabase Peraturan
Index
* Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2021 * Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2021 * Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 * Surat Edaran Direksi KSEI Nomor KSEI-4012/DIR/0521 Tahun 2021 * Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2021 Tahun2021
* Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 671 Tahun 2021 * Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 675 Tahun 2021 * Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021BERITA
Editorial | Fokus
| After Office
| Tajuk
| Tokoh
| Isu Hangat
| Resensi
| Jeda
EDITORIAL +
Sinyal Buruk Antikorupsi Jangan Setengah Hati Peringatan Bagi Pemberantasan KorupsiFOKUS +
Akar Relasi HAM dan Perlindungan Lingkungan dalam Konstitusi . . Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, dari Era Priesterraad . . Problematika Hubungan Kerja di Masa Pandemi, Begini Pandangan . .AFTER OFFICE +
Akademisi Ini Soroti Problem Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja Tanggung Jawab Maskapai Saat Penumpang Tertular Covid-19 Akademisi Ini Tekankan Restorative Justice dalam Revisi UU ITE -------------------------TAJUK +
Access to “Justice”Memanggil Pemimpin
Undang-undang Sikat SajaTOKOH +
Mukti Fajar Nur Dewata, Ketua Baru yang Ingin Membangun Komisi . . Sofyan Sitompul, 'Wakil Tuhan' yang Fokus ke Perampasan Aset Maruarar Siahaan: Anggota KY Baru Harus Berwibawa dan SolidISU HANGAT +
Seluk Beluk Hukum Keluarga Survei Salary Industri Jasa Hukum 2020-2021 In House Counsel Series -------------------------RESENSI +
Solusi Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Perkara Korupsi dan . . Membaca Pikiran Mardjono Reksodiputro, Sang Begawan Sistem . . Politik Hukum Kontemporer di Era Covid-19 dan New NormalINFO +
Pendanaan Bagi Pelaku Usaha Start-Up dan UKM di Tengah Pandemi, . . Justika.com, Startup Terpilih di Program Startup Studio Indonesia Hukumonline Law Festival 2020: Wadah Start-up dan UKM Bahas Hukum!KOLOM +
Tragedi Akibat Kekuasaan yang Koruptif Mendorong Transparansi Penegakan Hukum Melalui SPPT TI Refleksi Berpulangnya Prof Mardjono Reksodiputro dan Wimar Witoelar -------------------------POJOK PERADI +
PERADI Serahkan Paket Bansos ke Panti Asuhan Adz-Dzikra Mewujudkan PERADI Jaya Lewat Kekompakan Antarpengurus Kawal Revisi UU ITE, Langkah PERADI Jaga Hukum dan KonstitusiPOJOK IKHAPI +
Pendidikan Brevet Pajak IKHAPI: dari KUP, Peradilan Pajak, hingga . . Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dolar ..
Membedah Klaster Perpajakan dan Investasi dalam UU Cipta KerjaPOJOK MPR RI +
Bamsoet Tinjau Lahan Pembangunan Sirkuit Balap Internasional Batam HNW Minta Jokowi Turun Tangan Melobi Raja Saudi Bamsoet Ingatkan Pentingnya Semangat ToleransiMULTIMEDIA
FOTO | GRAFIS
| VIDEO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
2
3
4
PrevNext
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PrevNext
EVENTS
Next Event | Past EventsNEXT EVENT
PrevNext
12345678
Past Events
Perkembangan Sektor Perindustrian dan Perdagangan Pasca . .Gallery
Pelatihan Legal Due Diligence Perusahaan Perkebunan (dikaitkan . . Strategi Penerapan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Terkait Minerba Pelatihan Teknik Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial dan . .LEGAL NETWORK
Karier | Komunitas
| Hukumpedia
| Surat Pembaca
| Rechtschool
KARIR +
* E&T Officer
* Legal Analyst WantedSURAT PEMBACA
Hak Jawab SKK Migas -RECHTSCHOOL
Andhika Sudarman: Berkuliah, Berprestasi dan Berpidato Wisuda di . .KOMUNITAS
Kemenkop UKM Gandeng Hukumonline Beri Konsultasi Gratis UMKM . .TERPOPULER
Berita
* Penjelasan Perusahaan . . * Bamsoet Tegaskan Pancasila . . * Pemerintah Didesak . . * Membedakan Penghinaan dalam . . * Aspek-aspek yang Harus . . * Pegawai KPK Laporkan Dugaan . . * Dewan Pengawas Pecat Robin . .Klinik
* Besaran Uang Pisah Tak Diatur, . . * Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying * Tentang Uang Kompensasi, . . * Hukumnya Jual Beli Video Porno . . * Bolehkah Bank Meminta . . * Pengaduan dan Pelaporan, Apa . . * Bagaimana Jika Proyek Selesai . .Pusat Data
* Peraturan Menteri . . * Peraturan Menteri . . * Peraturan Presiden Nomor 46 . . * Peraturan Menteri Agama Nomor . . * Peraturan Presiden Nomor 40 . . * Keputusan Presiden Nomor 12 . . * Surat Edaran Menteri . . NOTIFIKASI ADBLOCKER Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. IKLAN MEMBANTU KAMI UNTUK DAPAT MEMBERIKAN KONTEN HUKUM SECARA GRATIS. BANTU KAMI UNTUK TETAP MENJADIKAN HUKUM UNTUK SEMUA dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.Saya Mengerti
KETENTUAN ADBLOCKER
BAGAIMANA MENONAKTIFKAN ADBLOCKER PADA LAMAN HUKUMONLINE.COM? Adblock / Adblock Plus * Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kananaddress bar.
* Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain". * Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com". Firefox Tracking Protection Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.Ghostery
* Klik pada icon Ghostery. * Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site". * Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda. * Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".uBlock
* Klik ikon uBlock.
* Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan. * Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi. TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN ANDA UNTUK MEMBANTU KAMI MENJADIKAN HUKUMUNTUK SEMUA
Saya Mengerti
PT. Justika Siar Publika __ AD Premier 9th Floor Jl.TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta * Telp : 62-21 2270 8910 * Fax : 62-21 2270 8909 * __ marketing@hukumonline.com * __ redaksi@hukumonline.com * __ customer@hukumonline.comPerusahaan
* Tentang Kami
* Redaksi
* Pedoman Media Siber* Kode Etik
* Syarat Penggunaan
Layanan
* Bantuan dan FAQ
* Karir
* Feed __
* Berita
* Pusat Data
* Klinik
* Events & Training
* Produk & Jasa
Group
* Easybiz.id
* Justika.com
Social Media
------------------------- Copyright 2000 - 2021 PT. Justika Siar Publika. All rightsreserved.
Details
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0