PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 penjelasan pasal 24B UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan

TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH …TRANSLATE THIS PAGE 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 18. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 penjelasan pasal 24C UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan

PENJELASAN PASAL 14 UUD 1945 Penjelasan Pasal 14 UUD 1945. p. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem-berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 14 dengan dua ayat,

yaitu

PENJELASAN PASAL 24A UUD 1945 penjelasan pasal 24A UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal 24. (1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa

tugas

PENJELASAN PASAL 23B DAN 23G UUD 1945 penjelasan pasal 23B dan 23G UUD 1945. Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga mata uang dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B. Rumusannya

sebagai berikut.

PENJELASAN PASAL 32 UUD 1945 Penjelasan Pasal 32 UUD 1945. e. Kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional. Sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 32. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal dengan dua ayat, yaitu Pasal

32

PASAL 16 UUD 1945

Pasal 16 UUD 1945. Oleh. Titus Sutio Fanpula. -. Juli 18, 2015. 2556. 0. Pasal 16. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 penjelasan pasal 24B UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan

TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH …TRANSLATE THIS PAGE 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 18. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 penjelasan pasal 24C UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan

PENJELASAN PASAL 14 UUD 1945 Penjelasan Pasal 14 UUD 1945. p. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem-berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 14 dengan dua ayat,

yaitu

PENJELASAN PASAL 24A UUD 1945 penjelasan pasal 24A UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal 24. (1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa

tugas

PENJELASAN PASAL 23B DAN 23G UUD 1945 penjelasan pasal 23B dan 23G UUD 1945. Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga mata uang dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B. Rumusannya

sebagai berikut.

PENJELASAN PASAL 32 UUD 1945 Penjelasan Pasal 32 UUD 1945. e. Kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional. Sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 32. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal dengan dua ayat, yaitu Pasal

32

PASAL 16 UUD 1945

Pasal 16 UUD 1945. Oleh. Titus Sutio Fanpula. -. Juli 18, 2015. 2556. 0. Pasal 16. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. DASAR YURIDIS PERUBAHAN UUD 1945 1. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PENJELASAN PASAL 13 UUD 1945 Penjelasan Pasal 13 UUD 1945. o. Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain. Sebelum diubah, ketentuan tentang pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

PENJELASAN PASAL 7, 7A, 7B DAN 7C UUD 1945 Penjelasan Pasal 7, 7A, 7B Dan 7C UUD 1945. e. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam satu pasal di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal

7

PASAL 31 UUD 1945

Pasal 31. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan

PENJELASAN PASAL 32 UUD 1945 Penjelasan Pasal 32 UUD 1945. e. Kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional. Sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 32. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal dengan dua ayat, yaitu Pasal

32

PASAL 24, 24A, 24B, DAN 24C UUD 1945 Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C UUD 1945. (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan

PASAL 36, 36A, 36B DAN 36C UUD 1945 Pasal 36, 36A, 36B Dan 36C UUD 1945. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **) Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **) PENJELASAN PASAL 6 DAN 6A UUD 1945 Pasal 6A. (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara

lebih dari

PASAL 16 UUD 1945

Pasal 16 UUD 1945. Oleh. Titus Sutio Fanpula. -. Juli 18, 2015. 2556. 0. Pasal 16. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. PENJELASAN PASAL 23 DAN 23A UUD 1945 penjelasan pasal 23 dan 23A UUD 1945. 10. Bab Hal Keuangan. Sebelum diubah, Bab tentang Hal Keuangan terdiri atas satu pasal yakni Pasal 23. Setelah diubah, Bab tentang Hal Keuangan menjadi delapan pasal, yakni Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Ketentuan Pasal 23, Pasal 23A,

Pasal

TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH …TRANSLATE THIS PAGE 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 penjelasan pasal 24B UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan

DASAR YURIDIS PERUBAHAN UUD 1945 1. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 penjelasan pasal 24C UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan

PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 18. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal 24. (1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa

tugas

PENJELASAN PASAL 24A UUD 1945 penjelasan pasal 24A UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan PENJELASAN PASAL 23B DAN 23G UUD 1945 penjelasan pasal 23B dan 23G UUD 1945. Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga mata uang dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B. Rumusannya

sebagai berikut.

ATRIBUT KENEGARAAN

0. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dibawah ini adalah atribut kenegaraan. 11. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (pasal 35) 22. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (pasal 36) 33. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila

PASAL 16 UUD 1945

Pasal 16 UUD 1945. Oleh. Titus Sutio Fanpula. -. Juli 18, 2015. 2556. 0. Pasal 16. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH …TRANSLATE THIS PAGE 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 penjelasan pasal 24B UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan

DASAR YURIDIS PERUBAHAN UUD 1945 1. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 penjelasan pasal 24C UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan

PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 18. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal 24. (1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa

tugas

PENJELASAN PASAL 24A UUD 1945 penjelasan pasal 24A UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan PENJELASAN PASAL 23B DAN 23G UUD 1945 penjelasan pasal 23B dan 23G UUD 1945. Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga mata uang dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B. Rumusannya

sebagai berikut.

ATRIBUT KENEGARAAN

0. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dibawah ini adalah atribut kenegaraan. 11. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (pasal 35) 22. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (pasal 36) 33. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila

PASAL 16 UUD 1945

Pasal 16 UUD 1945. Oleh. Titus Sutio Fanpula. -. Juli 18, 2015. 2556. 0. Pasal 16. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 18. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

ATRIBUT KENEGARAAN

0. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dibawah ini adalah atribut kenegaraan. 11. Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (pasal 35) 22. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (pasal 36) 33. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila PENJELASAN PASAL 13 UUD 1945 Penjelasan Pasal 13 UUD 1945. o. Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain. Sebelum diubah, ketentuan tentang pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

PENJELASAN PASAL 6 DAN 6A UUD 1945 Pasal 6A. (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara

lebih dari

PENJELASAN PASAL 8 UUD 1945 Penjelasan Pasal 8 UUD 1945. i. Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Sebelum diubah, ketentuan apabila Presiden mang-kat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat).

TERM OF SERVICES

Menghubungkan semua titik ("Hari") yang ada hingga menghasilkan sebuah karya ("Lukisan") terindah yang pernah dilukiskan ("Takdir") oleh Yang

Maha Sempurna.

PENJELASAN PASAL 32 UUD 1945 Penjelasan Pasal 32 UUD 1945. e. Kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional. Sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 32. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal dengan dua ayat, yaitu Pasal

32

PENJELASAN PASAL 37 UUD 1945 Pasal 37. (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permu-syawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan

jelas bagian yang

PENJELASAN PASAL 11 UUD 1945 Penjelasan Pasal 11 UUD 1945. l. Kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Untuk melengkapi Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001), pada Perubahan Keempat (tahun 2002) diputuskan Pasal 11 ayat (1) yang berasal dari Pasal 11 (lama) tanpa ayat.

PRIVACY POLICY

Menghubungkan semua titik ("Hari") yang ada hingga menghasilkan sebuah karya ("Lukisan") terindah yang pernah dilukiskan ("Takdir") oleh Yang

Maha Sempurna.

LIMC4U | LAWS IN MY COUNTRY FOR YOUTRANSLATE THIS PAGE Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH …TRANSLATE THIS PAGE 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 penjelasan pasal 24C UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan

PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 18. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 penjelasan pasal 24B UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan

PENJELASAN PASAL 14 UUD 1945 Penjelasan Pasal 14 UUD 1945. p. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem-berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 14 dengan dua ayat,

yaitu

PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal 24. (1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa

tugas

PENJELASAN PASAL 13 UUD 1945 Penjelasan Pasal 13 UUD 1945. o. Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain. Sebelum diubah, ketentuan tentang pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

PENJELASAN PASAL 8 UUD 1945 Penjelasan Pasal 8 UUD 1945. i. Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Sebelum diubah, ketentuan apabila Presiden mang-kat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat). PENJELASAN PASAL 11 UUD 1945 Penjelasan Pasal 11 UUD 1945. l. Kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Untuk melengkapi Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001), pada Perubahan Keempat (tahun 2002) diputuskan Pasal 11 ayat (1) yang berasal dari Pasal 11 (lama) tanpa ayat. LIMC4U | LAWS IN MY COUNTRY FOR YOUTRANSLATE THIS PAGE Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH …TRANSLATE THIS PAGE 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 penjelasan pasal 24C UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). Rumusannya sebagai berikut. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan

PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 18. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 penjelasan pasal 24B UUD 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut. (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan

PENJELASAN PASAL 14 UUD 1945 Penjelasan Pasal 14 UUD 1945. p. Pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem-berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 14 dengan dua ayat,

yaitu

PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN. Pasal 24. (1) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan untuk mempertegas bahwa

tugas

PENJELASAN PASAL 13 UUD 1945 Penjelasan Pasal 13 UUD 1945. o. Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain. Sebelum diubah, ketentuan tentang pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

PENJELASAN PASAL 8 UUD 1945 Penjelasan Pasal 8 UUD 1945. i. Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Sebelum diubah, ketentuan apabila Presiden mang-kat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat). PENJELASAN PASAL 11 UUD 1945 Penjelasan Pasal 11 UUD 1945. l. Kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Untuk melengkapi Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001), pada Perubahan Keempat (tahun 2002) diputuskan Pasal 11 ayat (1) yang berasal dari Pasal 11 (lama) tanpa ayat. LIMC4U | LAWS IN MY COUNTRY FOR YOUTRANSLATE THIS PAGE Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. DASAR YURIDIS PERUBAHAN UUD 1945 1. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PASAL 24, 24A, 24B, DAN 24C UUD 1945 Pasal 24, 24A, 24B, dan 24C UUD 1945. (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan

PASAL 36, 36A, 36B DAN 36C UUD 1945 Pasal 36, 36A, 36B Dan 36C UUD 1945. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. **) Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. **) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. **) KESEPAKATAN DASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945 Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi (pertengahan tahun 1998) terus berkembang, baik oleh masya-rakat, pemerintah maupun oleh kekuatan sosial politik, ter-masuk partai politik. Tuntutan itu kemudian diperjuangkan oleh fraksi-fraksi

MPR.

PENJELASAN PASAL 7, 7A, 7B DAN 7C UUD 1945 Penjelasan Pasal 7, 7A, 7B Dan 7C UUD 1945. e. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam satu pasal di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal

7

PENJELASAN PASAL 23B DAN 23G UUD 1945 penjelasan pasal 23B dan 23G UUD 1945. Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga mata uang dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B. Rumusannya

sebagai berikut.

PENJELASAN ATURAN PERALIHAN UUD 1945 September 6, 2014. 78100. 1. 22. Aturan Peralihan. Sebelum diubah, ketentuan Aturan Peralihan terdiri dari empat pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, Pasal III, dan Pasal IV. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tiga pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, dan Pasal III. Uraian perubahan Undang-Undang Dasar

PASAL 16 UUD 1945

Pasal 16 UUD 1945. Oleh. Titus Sutio Fanpula. -. Juli 18, 2015. 2556. 0. Pasal 16. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. PENJELASAN PASAL 23 DAN 23A UUD 1945 penjelasan pasal 23 dan 23A UUD 1945. 10. Bab Hal Keuangan. Sebelum diubah, Bab tentang Hal Keuangan terdiri atas satu pasal yakni Pasal 23. Setelah diubah, Bab tentang Hal Keuangan menjadi delapan pasal, yakni Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Ketentuan Pasal 23, Pasal 23A,

Pasal

LIMC4U | LAWS IN MY COUNTRY FOR YOU Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

ABOUT ME | LIMC4U

The origin of this blog, established on December 22, 2012 on the idea of dividing the material from both the 1945 law and other rules that

are in Homeland.

DASAR YURIDIS PERUBAHAN UUD 1945 1. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 Badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman Sebelum perubahan, ketentuan mengenai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 24 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 Kewenangan Komisi Yudisial Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4).

PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). PENJELASAN PASAL 23B DAN 23G UUD 1945 Macam dan harga mata uang Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga mata uang dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B. PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 6. Bab Pemerintahan Daerah. Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A,

dan Pasal 18B.

TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 8 UUD 1945 i. Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya Sebelum diubah, ketentuan apabila Presiden mang-kat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat). LIMC4U | LAWS IN MY COUNTRY FOR YOU Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

ABOUT ME | LIMC4U

The origin of this blog, established on December 22, 2012 on the idea of dividing the material from both the 1945 law and other rules that

are in Homeland.

DASAR YURIDIS PERUBAHAN UUD 1945 1. Dasar Yuridis Perubahan UUD 1945 MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per-ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PENJELASAN PASAL 24 UUD 1945 Badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman Sebelum perubahan, ketentuan mengenai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 24 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). PENJELASAN PASAL 24B UUD 1945 Kewenangan Komisi Yudisial Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4).

PENJELASAN PASAL 24C UUD 1945 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6). PENJELASAN PASAL 23B DAN 23G UUD 1945 Macam dan harga mata uang Sebelum diubah, ketentuan mengenai macam dan harga mata uang dirumuskan dalam satu ayat, yaitu Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai macam harga mata uang dirumuskan menjadi satu pasal, yaitu Pasal 23B. PENJELASAN PASAL 18, 18A DAN 18B UUD 1945 6. Bab Pemerintahan Daerah. Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A,

dan Pasal 18B.

TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang PENJELASAN PASAL 8 UUD 1945 i. Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya Sebelum diubah, ketentuan apabila Presiden mang-kat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat). LIMC4U | LAWS IN MY COUNTRY FOR YOU Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

ABOUT ME | LIMC4U

The origin of this blog, established on December 22, 2012 on the idea of dividing the material from both the 1945 law and other rules that

are in Homeland.

PASAL 24, 24A, 24B, DAN 24C UUD 1945 Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ***) (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan

PENJELASAN PASAL 32 UUD 1945 Sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam satu pasal, yaitu Pasal 32. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal dengan dua ayat, yaitu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut. TUGAS DAN WEWENANG MPR SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 37, dan Penjelasan Undang-Undang

PASAL 31 UUD 1945

Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

wajib membiayainya.

KESEPAKATAN DASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945 2. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD 1945 Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi (pertengahan tahun 1998) terus berkembang, baik oleh masya-rakat, pemerintah maupun oleh LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN UUD 1945 1. Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya, di Jakarta

dan di

PASAL 16 UUD 1945

Pasal 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. PENJELASAN PASAL 23 DAN 23A UUD 1945 10. Bab Hal Keuangan Sebelum diubah, Bab tentang Hal Keuangan terdiri atas satu pasal yakni Pasal 23. Setelah diubah, Bab tentang Hal Keuangan menjadi delapan pasal, yakni Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G.

__

__ __ __ __ __

__

Sign in

* HOME

* Sitemap

* Contact

* About

__

Sign in

__

Welcome!Log into your account

nama pengguna

kata sandi Anda

Lupa kata sandi Anda?

__

Password recovery

Memulihkan kata sandi anda

email Anda

__

pencarian

__

Sign in

Selamat Datang! Masuk ke akun Anda

nama pengguna

kata sandi Anda

Forgot your password? Get help

Password recovery

Memulihkan kata sandi anda

email Anda

Sebuah kata sandi akan dikirimkan ke email Anda.

__

* HOME

* Sitemap

* Contact

* About

__ __

ARTIKEL TERBARU

PENJELASAN PASAL 34 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2)

Isteri...

PENJELASAN PASAL 33 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Penjelasan... PENJELASAN PASAL 32 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1)... PENJELASAN PASAL 31 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan... PENJELASAN PASAL 30 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Penjelasan... PENJELASAN PASAL 29 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang... PENJELASAN PASAL 28 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat... PENJELASAN PASAL 27 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang... PENJELASAN PASAL 26 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau... PENJELASAN PASAL 25 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

0

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal

kedua...

12 3

...41

__

Halaman 1 dari 41

PASAL 20 DAN 20A UUD 1945 Titus Sutio Fanpula - Agustus

22, 2014

PASAL 3 UUD 1945

Titus Sutio Fanpula - Agustus

22, 2014

BUKU KEDUA (KEJAHATAN) : BAB XVII (17) TENTANG MEMBUKA RAHASIA Titus Sutio Fanpula - Agustus

16, 2013

PENJELASAN PASAL 34 UU RI NO 1 TAHUN 1974 Titus Sutio Fanpula - Januari

16, 2018

PASAL 32 UUD 1945

Titus Sutio Fanpula - Agustus

22, 2014

____

© 2011 - 2018 LIMC4U. Sentuh Network