Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
A complete backup of konopijakolek.cz
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of suefleckenstein.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of fiveseasonsmedicine.com
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
A complete backup of sydneyexpert.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of beckermanlegal.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of sildenafilca.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of fairmontschools.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of madison-schools.com
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
PAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) SEGERA HENTIKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN UPAYA Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgPERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” 23 TAHUN PERISTIWA TRISAKTI DAN MEI 1998: …TRANSLATE THIS PAGE 23 tahun reformasi masih meninggalkan impunitas bagi Peristiwa Trisakti dimana 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak aparat keamanan dalam aksi 12 Mei 1998 dan 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengalami luka-luka. KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) SEGERA HENTIKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN UPAYA Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgPERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” 23 TAHUN PERISTIWA TRISAKTI DAN MEI 1998: …TRANSLATE THIS PAGE 23 tahun reformasi masih meninggalkan impunitas bagi Peristiwa Trisakti dimana 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak aparat keamanan dalam aksi 12 Mei 1998 dan 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengalami luka-luka. KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org POLICY BRIEF: INDONESIA’S CHERRY-PICKING STANCE ON Background. At the 66 th United Nations General Assembly Plenary Meeting, the discussion regarding the Responsibility to Protect (R2P) appeared, and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity was held on the 18 th of May 2021. This resolution was adopted through votes by; 115 Yes, 15 Against, and 28 Abstain. 1 THE 9TH EU-INDONESIA HUMAN RIGHTS DIALOGUE’S RESULT: ROOM On May 27, 2021, European Union and Indonesia held the 9th Human Rights Dialogues through videoconference with Indonesia as host. This dialogue was launched in 2009, aimed to intensify exchanges on questions of mutual interest, particularly human rights.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org SERANGAN DIGITAL TERHADAP PENYELENGGARAN DISKUSI …TRANSLATE THISPAGE
Serangan Digital terhadap Penyelenggaran Diskusi Rasisme Papua, Ancaman Nyata Demokrasi. Juni 12, 2020. Rilis. Serangan digital mulai menjadi persoalan serius yang harus dihadapi aktivis, jurnalis, perempuan dan kelompok rentan di Indonesia. Bentuk serangan digital yang telah terjadi bermacam-macam, mulai dari akun peniru(impersonator
WABAH COVID-19 BUKAN ALASAN UNTUK …TRANSLATE THIS PAGE Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi. Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatanprinsip
PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN …TRANSLATE THIS PAGE Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. RINGKASAN EKSEKUTIF “PENYIKSAAN, KULTUR …TRANSLATE THIS PAGE Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) SEGERA HENTIKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN UPAYA Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgPERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” 23 TAHUN PERISTIWA TRISAKTI DAN MEI 1998: …TRANSLATE THIS PAGE 23 tahun reformasi masih meninggalkan impunitas bagi Peristiwa Trisakti dimana 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak aparat keamanan dalam aksi 12 Mei 1998 dan 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengalami luka-luka. KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) SEGERA HENTIKAN TINDAKAN KEKERASAN DAN UPAYA Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgPERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” 23 TAHUN PERISTIWA TRISAKTI DAN MEI 1998: …TRANSLATE THIS PAGE 23 tahun reformasi masih meninggalkan impunitas bagi Peristiwa Trisakti dimana 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak aparat keamanan dalam aksi 12 Mei 1998 dan 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengalami luka-luka. KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org POLICY BRIEF: INDONESIA’S CHERRY-PICKING STANCE ON Background. At the 66 th United Nations General Assembly Plenary Meeting, the discussion regarding the Responsibility to Protect (R2P) appeared, and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity was held on the 18 th of May 2021. This resolution was adopted through votes by; 115 Yes, 15 Against, and 28 Abstain. 1 THE 9TH EU-INDONESIA HUMAN RIGHTS DIALOGUE’S RESULT: ROOM On May 27, 2021, European Union and Indonesia held the 9th Human Rights Dialogues through videoconference with Indonesia as host. This dialogue was launched in 2009, aimed to intensify exchanges on questions of mutual interest, particularly human rights.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org SERANGAN DIGITAL TERHADAP PENYELENGGARAN DISKUSI …TRANSLATE THISPAGE
Serangan Digital terhadap Penyelenggaran Diskusi Rasisme Papua, Ancaman Nyata Demokrasi. Juni 12, 2020. Rilis. Serangan digital mulai menjadi persoalan serius yang harus dihadapi aktivis, jurnalis, perempuan dan kelompok rentan di Indonesia. Bentuk serangan digital yang telah terjadi bermacam-macam, mulai dari akun peniru(impersonator
WABAH COVID-19 BUKAN ALASAN UNTUK …TRANSLATE THIS PAGE Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi. Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatanprinsip
PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN …TRANSLATE THIS PAGE Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. RINGKASAN EKSEKUTIF “PENYIKSAAN, KULTUR …TRANSLATE THIS PAGE Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org POLICY BRIEF: INDONESIA’S CHERRY-PICKING STANCE ON Background. At the 66 th United Nations General Assembly Plenary Meeting, the discussion regarding the Responsibility to Protect (R2P) appeared, and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity was held on the 18 th of May 2021. This resolution was adopted through votes by; 115 Yes, 15 Against, and 28 Abstain. 1 THE 9TH EU-INDONESIA HUMAN RIGHTS DIALOGUE’S RESULT: ROOM On May 27, 2021, European Union and Indonesia held the 9th Human Rights Dialogues through videoconference with Indonesia as host. This dialogue was launched in 2009, aimed to intensify exchanges on questions of mutual interest, particularly human rights.REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org WABAH COVID-19 BUKAN ALASAN UNTUK …TRANSLATE THIS PAGE Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi. Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatanprinsip
SERANGAN DIGITAL TERHADAP PENYELENGGARAN DISKUSI …TRANSLATE THISPAGE
Serangan Digital terhadap Penyelenggaran Diskusi Rasisme Papua, Ancaman Nyata Demokrasi. Juni 12, 2020. Rilis. Serangan digital mulai menjadi persoalan serius yang harus dihadapi aktivis, jurnalis, perempuan dan kelompok rentan di Indonesia. Bentuk serangan digital yang telah terjadi bermacam-macam, mulai dari akun peniru(impersonator
HENTIKAN KEJAHATAN PENGHILANGAN PAKSA, PENUHI …TRANSLATE THIS PAGE Hentikan praktik kejahatan Penghilangan orang secara Paksa di seluruh dunia; kembalikan para korban, penuhi hak kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi korban dan keluarga korban; 2. Presiden RI melaksanakan Rekomendasi Pansus Orang Hilang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Tahun 2009 secara menyeluruh, yang GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
RINGKASAN EKSEKUTIF “PENYIKSAAN, KULTUR …TRANSLATE THIS PAGE Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgINDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
TORTURE: A HEINOUS ACT WHICH IS NOT SERIOUSLY ADDRESSED 3 I. Introduction One of the serious issue of human rights violations—which is one of the non-derogable rights1 —that recently arised public attention is torture. First, in early October 2010 shortly before his plane left for the Netherlands, Presi- INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org TAK KENAL PRIORITAS, SEMUA DITERABAS LAPORAN TAHUNAN HARI Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan I.Pengantar
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM …TRANSLATE THIS PAGE 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau KERTAS POSISI REFORMASI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA hukum dan rule of law, kemiskinan dan kesenjangan sosial, tingkat kejahatan yang tinggi, serta instabilitas sosial.2 Keberadaan dalam fase pembangunan demokrasi ini menjadi penting untuk menempatkan konteks dan titik tolak reformasi kepolisian yang akan dijalankan diIndonesia.
LAPORAN SITUASI DAN KONDISI PRAKTIK PENYIKSAAN DI 2 implementasinya. Di sektor kebijakan, pada tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi CAT (Convention Against Torture) meskipun implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari yang tertulis padadokumen tersebut.
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgINDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
TORTURE: A HEINOUS ACT WHICH IS NOT SERIOUSLY ADDRESSED 3 I. Introduction One of the serious issue of human rights violations—which is one of the non-derogable rights1 —that recently arised public attention is torture. First, in early October 2010 shortly before his plane left for the Netherlands, Presi- INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org TAK KENAL PRIORITAS, SEMUA DITERABAS LAPORAN TAHUNAN HARI Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan I.Pengantar
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM …TRANSLATE THIS PAGE 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau KERTAS POSISI REFORMASI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA hukum dan rule of law, kemiskinan dan kesenjangan sosial, tingkat kejahatan yang tinggi, serta instabilitas sosial.2 Keberadaan dalam fase pembangunan demokrasi ini menjadi penting untuk menempatkan konteks dan titik tolak reformasi kepolisian yang akan dijalankan diIndonesia.
LAPORAN SITUASI DAN KONDISI PRAKTIK PENYIKSAAN DI 2 implementasinya. Di sektor kebijakan, pada tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi CAT (Convention Against Torture) meskipun implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari yang tertulis padadokumen tersebut.
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org POLICY BRIEF: INDONESIA’S CHERRY-PICKING STANCE ON Background. At the 66 th United Nations General Assembly Plenary Meeting, the discussion regarding the Responsibility to Protect (R2P) appeared, and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity was held on the 18 th of May 2021. This resolution was adopted through votes by; 115 Yes, 15 Against, and 28 Abstain. 1 THE 9TH EU-INDONESIA HUMAN RIGHTS DIALOGUE’S RESULT: ROOM On May 27, 2021, European Union and Indonesia held the 9th Human Rights Dialogues through videoconference with Indonesia as host. This dialogue was launched in 2009, aimed to intensify exchanges on questions of mutual interest, particularly human rights.MENOLAK IMPUNITAS
Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip hak korban. Oleh KontraS Judul Asli The Administration Of Justice And The Human Rights OfINDONESIA - KONTRAS
Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara Diterbitkan oleh KontraS dengan dukungan dan kerjasama Oak Foundation
BERJUANG DARI PINGGIRAN Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KontraS – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
POLITIK MILITER DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998 Penulis & Editor : Tim KontraS CetakanPertama, 2005
2. LAP INVESTIGASI KASUS SAMPANG 2 I Pendahuluan I.1 Latar Belakang Hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 E, Undang-undang nomor 39 tahun KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org THE 9TH EU-INDONESIA HUMAN RIGHTS DIALOGUE’S RESULT: ROOM On May 27, 2021, European Union and Indonesia held the 9th Human Rights Dialogues through videoconference with Indonesia as host. This dialogue was launched in 2009, aimed to intensify exchanges on questions of mutual interest, particularly human rights. POLICY BRIEF: INDONESIA’S CHERRY-PICKING STANCE ON Background. At the 66 th United Nations General Assembly Plenary Meeting, the discussion regarding the Responsibility to Protect (R2P) appeared, and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity was held on the 18 th of May 2021. This resolution was adopted through votes by; 115 Yes, 15 Against, and 28 Abstain. 1REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org CATATAN KRITIS TAHUN 2020: REFORMASI HABIS …TRANSLATE THIS PAGE Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. Menguatnya konsolidasi oligarki menjadi salah satu permasalahan bagi demokrasi Indonesia. Tahun 2020 menjadi waktu yang berat bagi perbaikan hukum dan tata kelola pemerintahan. Serangkaian langkah serta kebijakan hukum pemerintah bersama DPR sejak akhir Tahun2019
WABAH COVID-19 BUKAN ALASAN UNTUK …TRANSLATE THIS PAGE Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi. Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatanprinsip
HENTIKAN KEJAHATAN PENGHILANGAN PAKSA, PENUHI …TRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org SERANGAN DIGITAL TERHADAP PENYELENGGARAN DISKUSI …TRANSLATE THISPAGE
Serangan Digital terhadap Penyelenggaran Diskusi Rasisme Papua, Ancaman Nyata Demokrasi. Juni 12, 2020. Rilis. Serangan digital mulai menjadi persoalan serius yang harus dihadapi aktivis, jurnalis, perempuan dan kelompok rentan di Indonesia. Bentuk serangan digital yang telah terjadi bermacam-macam, mulai dari akun peniru(impersonator
CATATAN HARI HAM 2020: HAM DALAM BAYANG …TRANSLATE THIS PAGE Catatan Hari HAM 2020: HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme. Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, setiap tahunnya KontraS selalu mengeluarkan laporan yang berisi catatan KontraS terkait situasi dan kondisi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia selama satu tahun kebelakang.
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
KOMPONEN CADANGAN PADA BURUH DAN MAHASISWATRANSLATE THIS PAGE Koalisi Masyarakat Sipil. Press Release Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan “Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa” RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
POLICY BRIEF: INDONESIA’S CHERRY-PICKING STANCE ON Background. At the 66 th United Nations General Assembly Plenary Meeting, the discussion regarding the Responsibility to Protect (R2P) appeared, and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity was held on the 18 th of May 2021. This resolution was adopted through votes by; 115 Yes, 15 Against, and 28 Abstain. 1 CATATAN KRITIS TAHUN 2020: REFORMASI HABIS …TRANSLATE THIS PAGE Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. Menguatnya konsolidasi oligarki menjadi salah satu permasalahan bagi demokrasi Indonesia. Tahun 2020 menjadi waktu yang berat bagi perbaikan hukum dan tata kelola pemerintahan. Serangkaian langkah serta kebijakan hukum pemerintah bersama DPR sejak akhir Tahun2019
KEGIATAN – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org HENTIKAN KEJAHATAN PENGHILANGAN PAKSA, PENUHI …TRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org WABAH COVID-19 BUKAN ALASAN UNTUK …TRANSLATE THIS PAGE Wabah COVID-19 Bukan Alasan untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi. Berkenaan dengan penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia, termasuk penghormatanprinsip
SERANGAN DIGITAL TERHADAP PENYELENGGARAN DISKUSI …TRANSLATE THISPAGE
Serangan Digital terhadap Penyelenggaran Diskusi Rasisme Papua, Ancaman Nyata Demokrasi. Juni 12, 2020. Rilis. Serangan digital mulai menjadi persoalan serius yang harus dihadapi aktivis, jurnalis, perempuan dan kelompok rentan di Indonesia. Bentuk serangan digital yang telah terjadi bermacam-macam, mulai dari akun peniru(impersonator
PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN …TRANSLATE THIS PAGE Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org PENYEGELAN MAKAM MASYARAKAT ADAT SUNDA …TRANSLATE THIS PAGE Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Ormas yang menyegel situs makam Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KASUS PENCULIKAN DAN PENGHILANGAN PAKSA AKTIVIS …TRANSLATE THIS PAGE Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia , untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998,untuk
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
“PELANGGARAN HUKUM DAN HAM OLEH PT. MURIA …TRANSLATE THIS PAGE Jakarta, 7 Juli 2019. Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan PT. MSM yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat di Sumba Timur. Hasil investigasi di Sumba Timur pada bulan Januari 2019 hingga Maret TAK KENAL PRIORITAS, SEMUA DITERABAS LAPORAN TAHUNAN HARI Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan I.Pengantar
LAPORAN SITUASI DAN KONDISI PRAKTIK PENYIKSAAN DI 2 implementasinya. Di sektor kebijakan, pada tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi CAT (Convention Against Torture) meskipun implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari yang tertulis padadokumen tersebut.
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
“PELANGGARAN HUKUM DAN HAM OLEH PT. MURIA …TRANSLATE THIS PAGE Jakarta, 7 Juli 2019. Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan PT. MSM yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat di Sumba Timur. Hasil investigasi di Sumba Timur pada bulan Januari 2019 hingga Maret TAK KENAL PRIORITAS, SEMUA DITERABAS LAPORAN TAHUNAN HARI Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan I.Pengantar
LAPORAN SITUASI DAN KONDISI PRAKTIK PENYIKSAAN DI 2 implementasinya. Di sektor kebijakan, pada tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi CAT (Convention Against Torture) meskipun implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari yang tertulis padadokumen tersebut.
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgPERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MENOLAK IMPUNITAS
Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip hak korban. Oleh KontraS Judul Asli The Administration Of Justice And The Human Rights OfINDONESIA - KONTRAS
Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara Diterbitkan oleh KontraS dengan dukungan dan kerjasama Oak Foundation
KRIMINALISASI
KRIMINALISASI Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia oleh: KontraS, PSHK, YLBHI, LeIP, MAPPI UI LBH Jakarta, LBH Masyarakat, WALHI, KPA(2016)
2. LAP INVESTIGASI KASUS SAMPANG 2 I Pendahuluan I.1 Latar Belakang Hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 E, Undang-undang nomor 39 tahun POLITIK MILITER DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998 Penulis & Editor : Tim KontraS CetakanPertama, 2005
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KontraS – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak JAKARTA, 01 JUNI 2010 KEPADA YANG TERHORMAT, KETUA MAJELIS Jakarta, 01 Juni 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT. Di – Tempat Dengan hormat, Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Created Date: 10/22/2015 2:39:56 PM KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
“PELANGGARAN HUKUM DAN HAM OLEH PT. MURIA …TRANSLATE THIS PAGE Jakarta, 7 Juli 2019. Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan PT. MSM yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat di Sumba Timur. Hasil investigasi di Sumba Timur pada bulan Januari 2019 hingga Maret TAK KENAL PRIORITAS, SEMUA DITERABAS LAPORAN TAHUNAN HARI Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan I.Pengantar
LAPORAN SITUASI DAN KONDISI PRAKTIK PENYIKSAAN DI 2 implementasinya. Di sektor kebijakan, pada tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi CAT (Convention Against Torture) meskipun implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari yang tertulis padadokumen tersebut.
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020. MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
“PELANGGARAN HUKUM DAN HAM OLEH PT. MURIA …TRANSLATE THIS PAGE Jakarta, 7 Juli 2019. Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional, dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam tindakan PT. MSM yang melakukan sejumlah pelanggaran HAM terhadap Masyarakat Adat di Sumba Timur. Hasil investigasi di Sumba Timur pada bulan Januari 2019 hingga Maret TAK KENAL PRIORITAS, SEMUA DITERABAS LAPORAN TAHUNAN HARI Tak Kenal Prioritas, Semua Diterabas Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74 oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan I.Pengantar
LAPORAN SITUASI DAN KONDISI PRAKTIK PENYIKSAAN DI 2 implementasinya. Di sektor kebijakan, pada tahun 1998, Indonesia telah meratifikasi CAT (Convention Against Torture) meskipun implementasi dari konvensi tersebut masih jauh dari yang tertulis padadokumen tersebut.
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.orgPERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MENOLAK IMPUNITAS
Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip hak korban. Oleh KontraS Judul Asli The Administration Of Justice And The Human Rights OfINDONESIA - KONTRAS
Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia Buku Panduan Mengukur Kewajiban Negara Diterbitkan oleh KontraS dengan dukungan dan kerjasama Oak Foundation
KRIMINALISASI
KRIMINALISASI Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia oleh: KontraS, PSHK, YLBHI, LeIP, MAPPI UI LBH Jakarta, LBH Masyarakat, WALHI, KPA(2016)
2. LAP INVESTIGASI KASUS SAMPANG 2 I Pendahuluan I.1 Latar Belakang Hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 E, Undang-undang nomor 39 tahun POLITIK MILITER DALAM TRANSISI DEMOKRASI INDONESIA Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998 Penulis & Editor : Tim KontraS CetakanPertama, 2005
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KontraS – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak JAKARTA, 01 JUNI 2010 KEPADA YANG TERHORMAT, KETUA MAJELIS Jakarta, 01 Juni 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT. Di – Tempat Dengan hormat, Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Created Date: 10/22/2015 2:39:56 PM KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau RINGKASAN EKSEKUTIF “PENYIKSAAN, KULTUR KEKERASAN, …TRANSLATE THISPAGE
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. JAKARTA, 01 JUNI 2010 KEPADA YANG TERHORMAT, KETUA MAJELIS Jakarta, 01 Juni 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT. Di – Tempat Dengan hormat, Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau RINGKASAN EKSEKUTIF “PENYIKSAAN, KULTUR KEKERASAN, …TRANSLATE THISPAGE
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. JAKARTA, 01 JUNI 2010 KEPADA YANG TERHORMAT, KETUA MAJELIS Jakarta, 01 Juni 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT. Di – Tempat Dengan hormat, Chrisbiantoro, SH., Edwin PartogiREFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org HARI HUKUMAN MATI SEDUNIA 2020 Hari Hukuman Mati Sedunia 2020. Oktober 12, 2020. Pada tanggal 10 oktober 2020 sebagai peringatan hari anti hukuman mati sedunia, KontraS mengadakan Webinar yang mengusung tema “Hari Anti Hukuman Mati Sedunia 2020 Akses Pendampingan Hukum: Hidup dan Mati”. Denganpara pengisi:
MENOLAK IMPUNITAS
Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip hak korban. Oleh KontraS Judul Asli The Administration Of Justice And The Human Rights Of BERJUANG DARI PINGGIRAN Berjuang dari Pinggiran. September 10, 2019. Kata Pengantar. Reformasi 1998 adalah tonggak bersejarah untuk memancangkan kembali HAM di Indonesia, namun seberapa dekat kah kedua isu tersebut sehingga bisa berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan menelusuri hal-hal yang saling KABINET INDONESIA MAJU: KOMPROMI DENGAN …TRANSLATE THIS PAGE Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asia Justice and Rights (AJAR), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI) dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) mengecam keras keputusan Joko Widodo melibatkan terduga pelanggar Hak Asasi GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KRONIK KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I DAN II: PENANTIAN DALAM Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian 12 Mei 1998 Peristiwa Trisakti. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut perubahan akan pemerintahan PUTAR BALIK MEMORI 19 TAHUN TRAGEDI TRISAKTI DAN …TRANSLATE THISPAGE
Putar Balik Memori 19 Tahun Tragedi Trisakti dan Mei 1998. Negara Putar Balik Demokrasi. 19 tahun yang lalu adalah 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas ditembak aparat keamanan dalam demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya pada 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, danHendriawan Sie
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KontraS – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Created Date: 10/22/2015 2:39:56 PM KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau RINGKASAN EKSEKUTIF “PENYIKSAAN, KULTUR KEKERASAN, …TRANSLATE THISPAGE
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. JAKARTA, 01 JUNI 2010 KEPADA YANG TERHORMAT, KETUA MAJELIS Jakarta, 01 Juni 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT. Di – Tempat Dengan hormat, Chrisbiantoro, SH., Edwin Partogi KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN …TRANSLATE THISPAGE
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org LAPORAN2 – KONTRASTRANSLATE THIS PAGE Desember 10, 2020. 0. Catatan Kritis Tahun 2020: Reformasi Habis Dikorupsi Oligarki! Desember 9, 2020. 0. Catatan Kritis atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pilkada Serentak 2020 : Demi Kekuasaan, Kejahatan Diwajarkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Desember 7, 2020.PERISTIWA 1965-1966
Tragedi 1965 – 1966. Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasanseksual, kerja
MERESPON DITETAPKANNYA KELOMPOK KRIMINAL …TRANSLATE THIS PAGE Merespon Ditetapkannya Kelompok Kriminal Bersenjata Sebagai Kelompok Terorisme. Mei 1, 2021. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi sorotan terhadap langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)REFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org INDONESIA: TUNJUKKAN SIKAP TEGAS DALAM …TRANSLATE THIS PAGE Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar. Maret 15, 2021. Lebih dari satu bulan pasca pengambilan kekuasaan ilegal yang dipimpin jenderal Min Aung Hlaing, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dan mengancam jutaan masyarakat sipil yang tak gentar turun ke jalan untuk melawan rezim militer danmenuntut
INDONESIA - KONTRAS
1 Indonesia Submission for Universal Periodic Review of the United Nations Human Rights Council (Thi rd Cycle) 27 th Session Terrorism and Human Rights The Commission for the Disappeared and Victims ofViolence (KontraS)
RANCANGAN PERPRES TENTANG TUGAS TNI DALAM 1. Pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebelum nantinya akan disahkan atau RINGKASAN EKSEKUTIF “PENYIKSAAN, KULTUR KEKERASAN, …TRANSLATE THISPAGE
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara konsisten mengeluarkan laporan terkait kondisi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. JAKARTA, 01 JUNI 2010 KEPADA YANG TERHORMAT, KETUA MAJELIS Jakarta, 01 Juni 2010 Kepada Yang Terhormat, Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: No.51/G/2010/PTUN.JKT. Di – Tempat Dengan hormat, Chrisbiantoro, SH., Edwin PartogiREFORMASI DIKORUPSI
Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org HARI HUKUMAN MATI SEDUNIA 2020 Hari Hukuman Mati Sedunia 2020. Oktober 12, 2020. Pada tanggal 10 oktober 2020 sebagai peringatan hari anti hukuman mati sedunia, KontraS mengadakan Webinar yang mengusung tema “Hari Anti Hukuman Mati Sedunia 2020 Akses Pendampingan Hukum: Hidup dan Mati”. Denganpara pengisi:
MENOLAK IMPUNITAS
Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip hak korban. Oleh KontraS Judul Asli The Administration Of Justice And The Human Rights Of BERJUANG DARI PINGGIRAN Berjuang dari Pinggiran. September 10, 2019. Kata Pengantar. Reformasi 1998 adalah tonggak bersejarah untuk memancangkan kembali HAM di Indonesia, namun seberapa dekat kah kedua isu tersebut sehingga bisa berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan menelusuri hal-hal yang saling KABINET INDONESIA MAJU: KOMPROMI DENGAN …TRANSLATE THIS PAGE Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asia Justice and Rights (AJAR), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI) dan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) mengecam keras keputusan Joko Widodo melibatkan terduga pelanggar Hak Asasi GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM S U C I W A T I Melawan PT. GARUDA INDONESIA, dkk. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober 2006Sekretariat
KRONIK KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I DAN II: PENANTIAN DALAM Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian 12 Mei 1998 Peristiwa Trisakti. Mahasiswa berdemonstrasi menuntut perubahan akan pemerintahan PUTAR BALIK MEMORI 19 TAHUN TRAGEDI TRISAKTI DAN …TRANSLATE THISPAGE
Putar Balik Memori 19 Tahun Tragedi Trisakti dan Mei 1998. Negara Putar Balik Demokrasi. 19 tahun yang lalu adalah 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas ditembak aparat keamanan dalam demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya pada 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, danHendriawan Sie
KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KontraS – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak KONTRAS – KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK Created Date: 10/22/2015 2:39:56 PM* Beranda
* Profil
* Profil Kontras
* Visi & Misi
* Struktur
* Publikasi
* Siaran Pers
* Kegiatan__
* SeHAMA
* Berita
* Opini
* Laporan
* Buku
* Data
* Pelanggaran HAM Masa Lalu* Tanjung Priok__
* Buku
* Laporan
* Dokumentasi
* Kontak
* Media Sosial
* Donasi
__
__ __
__
__
*
*
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!*
Bebaskan semua tahanan politik Papua dan Wujudkan Perdamaian di Papua berdasarkan mandat Undang undang Otonomi Khusus Papua*
Siaran Pers Bersama
35 Tahun Peristiwa Tanjung Priok, Keadilan Tak Kunjung Datang*
MAKSUD BAIK ANDA UNTUK SIAPA?*
Rancangan KUHP: Berbau Kolonial, Minim Perlindungan Rakyat! Pengesahannya tidak boleh dipaksakan!*
Pernyataan Solidaritas Bersama: Hentikan Rasisme, Diskriminasi dan Kekerasan pada Rakyat Papua*
Gugatan Kivlan Zen Terhadap Wiranto: Kegagalan Pemerintahan Joko Widodo Mengadili dan Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat*
Menghormati Proses Inquiry Kasus Dugaan Penghilangan Paksa terhadap Ruth Sitepu oleh SUHAKAM*
Sejumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Terkait Peristiwa 22Mei Diduga Mengalami Penyiksaan dan Ditahan Secara Sewenang-Wenang*
Mengenang 20 Tahun Peristiwa Tengku Bantaqiah*
*
*
Sebelas Tahun Pasca Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) “Temukan dan Pertemukan Anak-Anak Itu”*
*
Hentikan Praktik Perampasan Tanah dan Segera Cabut Izin Tambang Di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara*
*
*
Desakan Pengusutan Dugaan Rekayasa Kasus dan Penghilangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Tasikmalaya dalam Kasus Dani Susanda*
Catatan Hari Bhayangkara Ke-73: Netralitas, Diskresi, dan Kultur Kekerasan Masih Menjadi Tantangan Polri*
Launching Laporan Situasi Penyiksaan 2018-2019 “Penyiksaan, Kultur Kekerasan, dan Impunitas: Negara Diam” dan Buku Saku Advokasi PenyiksaanSIARAN PERS
____________________September 16, 2019
__
__
INDONESIA DARURAT ASAP, PRESIDEN SEGERALAH BERTINDAK! SURAT TERBUKA MASYARAKAT SIPIL KEPADA PRESIDEN RI Yang Terhormat, Bapak Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Sepanjang 2019 hingga 7 September setidaknya tercatat 19.000 lebih titik Do you like it?____0__ Read more
September 16, 2019
__ __
PERINGATAN UNTUK SELURUH RAKYAT: DEMOKRASI INDONESIA SEDANG DI UJUNGTANDUK!
Tanggal 15 September ditetapkan sebagai Hari Demokrasi Internasional oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), yang merupakan momentum tahunan bagi warga dunia untuk saling meninjau ulang keadaan demokrasi di Do you like it?____0__ Read more
September 13, 2019
__
__
BEBASKAN SEMUA TAHANAN POLITIK PAPUA DAN WUJUDKAN PERDAMAIAN DI PAPUA BERDASARKAN MANDAT UNDANG UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA Merespon perkembangan terbaru di Papua, KontraS dan Federasi KontraS melalui release ini menyampaikan sejumlah temuan-temuan dan informasi dari lapangan agar segera mendapatkan tindak lanjut dari Pemerintah Do you like it?____0__ Read more
KEGIATAN
____________________September 11, 2019
__ __
15 TAHUN PEMBUNUHAN MUNIR “MEMBONGKAR PEMUFAKATAN JAHAT PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP MUNIR” Pada hari Sabtu, 12 September 2019, bertempat di Kios Ojo Keos, Koalisi Keadilan untuk Munir turut mengenang 15 Tahun Terbunuhnya Pejuang Hak Asasi Manusia, Munir said Do you like it?____0__ Read more
September 10, 2019
__
__
15 TAHUN PEMBUNUHAN MUNIR “MASIH MENCARI, TETAP BERANI” Dalam rangka tribute to Peringatan 15 Tahun Terbunuhnya Pejuang Hak Asasi Manusia, Munir Said Thalib, Koalisi Keadilan untuk Munir menyelenggarakan diskusi dengan tajuk “Masih Mencari, Tetap Do you like it?____0__ Read more
Juni 26, 2019
__
__
LAUNCHING LAPORAN SITUASI PENYIKSAAN 2018-2019: “PENYIKSAAN, KULTUR KEKERASAN, DAN IMPUNITAS: NEGARA DIAM” DAN BUKU SAKU ADVOKASIPENYIKSAAN
Pada hari Rabu, 26 Juni 2019, bertempat di Bakoel Koffie, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut memperingati Hari Dukungan Bagi Korban Penyiksaan Do you like it?____0__ Read more
(Visited 24.472 times, 1 visits today)__
COPYRIGHT © 2019 - KontraS: Komisi Untuk Orang Hilang dan KorbanTindak Kekerasan
* __
* __
* __
* __
Details
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0