Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
A complete backup of ralphlauren.co.uk
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of cheap-nikeshoes.cc
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of helpdeskgeek.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of tyrrellscrisps.co.uk
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of puente-colgante.com
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
A complete backup of miorrelax.com.br
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of lincolncollege.ac.uk
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of greenarrow.com.br
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of levisbuildingcomponents.com
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of unmm-my.sharepoint.com
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN UNSUR-UNSUR Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. 1. MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): PERBEDAAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN Berikut ini adalah perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan: 3. Komariah, Op.Cit., Hlm. 93-95. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (droit de suit). PENCEGAHAN PERKAWINAN (STUITEN DES HUWELUKS) Pencegahan Perkawinan (Stuiten Des Huweluks) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 26. Mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUPerkawinan).
KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) Keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur dalam Bab ke-delapan belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari Pasal 463 BW kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1 R. Soetojo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Fimilie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 242.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN UNSUR-UNSUR Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. 1. MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): PERBEDAAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN Berikut ini adalah perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan: 3. Komariah, Op.Cit., Hlm. 93-95. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (droit de suit). PENCEGAHAN PERKAWINAN (STUITEN DES HUWELUKS) Pencegahan Perkawinan (Stuiten Des Huweluks) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 26. Mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUPerkawinan).
KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) Keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur dalam Bab ke-delapan belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari Pasal 463 BW kita dapat mengetahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1 R. Soetojo Prwirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Fimilie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 242.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THISPAGE
Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN UNSUR-UNSUR Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. 1. MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN Macam-Macam Hak Kebendaan. 06/04/2020. 25/06/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat diBuku II KUH
MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): HAK PAKAI - JURNAL HUKUMTRANSLATE THIS PAGE Pengertian Hak Pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 – 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hal-hal yang ditentukan di dalam UUPA tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakaiatas Tanah
SISTEM PUBLIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH Sistem pendaftaran tanah yang diterapkan di suatu negara didasarkan pada asas hukum yang dianut oleh negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanah. Ada dua macam asas hukum, yaitu asas itikad baik dan asas nemo plus yuris. 1 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 117. Asas itikad baik berarti orang yang JENIS-JENIS PERJANJIAN Jenis-Jenis Perjanjian. Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm. 169. Ibid. Hlm. 171. Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang TEORI-TEORI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN …TRANSLATE THIS PAGE Misalnya terdapat kesalahan dalam menuliskan jumlah pesanan. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. 1. Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 76.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM MENURUT PARA AHLI Tujuan hukum secara umum. Berdasarkan uraian mengenai tujuan hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan hukum adalah sebagai berikut: Melindungi kepentingan masyarakat. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mencapai keadilan bagi masyarakat. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THISPAGE
Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM MENURUT PARA AHLI Tujuan hukum secara umum. Berdasarkan uraian mengenai tujuan hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan hukum adalah sebagai berikut: Melindungi kepentingan masyarakat. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mencapai keadilan bagi masyarakat. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THISPAGE
Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM …TRANSLATE THIS PAGE Cakap Melakukan Perbuatan Hukum (Rechtsbekwaamheid) Setiap manusia adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun tidak semua orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:orang
PENGANTAR ILMU HUKUM DAN PENGANTAR HUKUM …TRANSLATE THIS PAGE Pengantar Ilmu Hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituendum, sedangkan Pengantar Hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Semoga uraian singkat ini mampu menjawabpertanyaan teman
MAZHAB SEJARAH
Mazhab Sejarah. Mazhab Sejarah ( Historische Rechtsschule) atau ada juga yang menyebutnya Mazhab Sejarah dan Kebudayaan ( Ciltuur Historich School) merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tiga hal: Rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itudidasarkan pada
MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN Macam-Macam Hak Kebendaan. 06/04/2020. 25/06/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat diBuku II KUH
BAGIAN-BAGIAN PERJANJIAN Bagian-Bagian Perjanjian. 06/04/2020. 18/08/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essetialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia. PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN UNSUR-UNSUR Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. 1. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum. PERBEDAAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN Berikut ini adalah perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan: 3. Komariah, Op.Cit., Hlm. 93-95. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (droit de suit).JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM MENURUT PARA AHLI Tujuan hukum secara umum. Berdasarkan uraian mengenai tujuan hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan hukum adalah sebagai berikut: Melindungi kepentingan masyarakat. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mencapai keadilan bagi masyarakat. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THISPAGE
Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM MENURUT PARA AHLI Tujuan hukum secara umum. Berdasarkan uraian mengenai tujuan hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan hukum adalah sebagai berikut: Melindungi kepentingan masyarakat. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mencapai keadilan bagi masyarakat. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THISPAGE
Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM …TRANSLATE THIS PAGE Cakap Melakukan Perbuatan Hukum (Rechtsbekwaamheid) Setiap manusia adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun tidak semua orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:orang
PENGANTAR ILMU HUKUM DAN PENGANTAR HUKUM …TRANSLATE THIS PAGE Pengantar Ilmu Hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituendum, sedangkan Pengantar Hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang sedang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Semoga uraian singkat ini mampu menjawabpertanyaan teman
MAZHAB SEJARAH
Mazhab Sejarah. Mazhab Sejarah ( Historische Rechtsschule) atau ada juga yang menyebutnya Mazhab Sejarah dan Kebudayaan ( Ciltuur Historich School) merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tiga hal: Rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itudidasarkan pada
MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN Macam-Macam Hak Kebendaan. 06/04/2020. 25/06/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat diBuku II KUH
BAGIAN-BAGIAN PERJANJIAN Bagian-Bagian Perjanjian. 06/04/2020. 18/08/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essetialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia. PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN UNSUR-UNSUR Pengertian Perusahaan dan Unsur-Unsur Perusahaan. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. 1. PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum. PERBEDAAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN Berikut ini adalah perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan: 3. Komariah, Op.Cit., Hlm. 93-95. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (droit de suit).JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.MAZHAB SEJARAH
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA SISTEM PUBLIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH NOVASI (PEMBARUAN UTANG) PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.MAZHAB SEJARAH
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA SISTEM PUBLIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH NOVASI (PEMBARUAN UTANG) PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum. SUMBER HUKUM MATERIIL DAN SUMBER HUKUM FORMILTRANSLATE THIS PAGE Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang ( statute ), kebiasaan ( custom ), keputusan-keputusan hakim ( jurisprudence, jurisprudentie), traktat ( treaty ), dan pendapat sarjana hukum ( doktrin ). Selain lima sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal yaitu revolusi ( coup d’etat ). KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA 09/06/2016 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: HAK PAKAI - JURNAL HUKUMTRANSLATE THIS PAGE Pengertian Hak Pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 – 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hal-hal yang ditentukan di dalam UUPA tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakaiatas Tanah
MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN Macam-Macam Hak Kebendaan. 06/04/2020. 25/06/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat diBuku II KUH
BAGIAN-BAGIAN PERJANJIAN Bagian-Bagian Perjanjian. 06/04/2020. 18/08/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essetialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia. NOVASI (PEMBARUAN UTANG) Novasi (Pembaruan Utang) Novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan. 1. Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan
MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): PENGAMPUAN (CURATELE) Pengampuan (curatele) Pengampuan atau curatele dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan (handlichting). Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (meerderjarig) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa(minderjarig). 1.
TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975). Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi empatJURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.MAZHAB SEJARAH
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA SISTEM PUBLIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH NOVASI (PEMBARUAN UTANG) PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum.JURNAL HUKUM
Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan.MAZHAB SEJARAH
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA SISTEM PUBLIKASI DALAM PENDAFTARAN TANAH NOVASI (PEMBARUAN UTANG) PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum. SUMBER HUKUM MATERIIL DAN SUMBER HUKUM FORMILTRANSLATE THIS PAGE Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang ( statute ), kebiasaan ( custom ), keputusan-keputusan hakim ( jurisprudence, jurisprudentie), traktat ( treaty ), dan pendapat sarjana hukum ( doktrin ). Selain lima sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal yaitu revolusi ( coup d’etat ). KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA 09/06/2016 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: HAK PAKAI - JURNAL HUKUMTRANSLATE THIS PAGE Pengertian Hak Pakai. Hak pakai diatur dalam Pasal 41 – 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hal-hal yang ditentukan di dalam UUPA tersebut kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakaiatas Tanah
MACAM-MACAM HAK KEBENDAAN Macam-Macam Hak Kebendaan. 06/04/2020. 25/06/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Hak kebendaan diatur dalam Buku II Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUH Perdata). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan yang terdapat diBuku II KUH
BAGIAN-BAGIAN PERJANJIAN Bagian-Bagian Perjanjian. 06/04/2020. 18/08/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essetialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia. NOVASI (PEMBARUAN UTANG) Novasi (Pembaruan Utang) Novasi atau pembaruan utang merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan. Novasi dapat diartikan sebagai perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun obyek perikatan. 1. Herlien Budiono, Ajaran Umum HukumPerjanjian dan
MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): PENGAMPUAN (CURATELE) Pengampuan (curatele) Pengampuan atau curatele dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan (handlichting). Karena adanya pengampuan, seseorang yang sudah dewasa (meerderjarig) karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa(minderjarig). 1.
TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975). Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi empatSkip to content
JURNAL HUKUM
Menu
* Home
* Referensi
* Hubungi
PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8) Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16) Larangan bagi pelaku usaha … Baca SelengkapnyaPerbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha PENGERTIAN PELAKU USAHA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA Pengertian pelaku usaha Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan…
Baca SelengkapnyaPengertian Pelaku Usaha serta Hak dan KewajibanPelaku Usaha
PENGERTIAN KONSUMEN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN Pengertian konsumen Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen terlebih dahulumelalui …
Baca SelengkapnyaPengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Menurut Janus Sidabalok, paling tidak ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen, yaitu: 1Janus Sidabalok, … Baca SelengkapnyaHukum Perlindungan Konsumen di Indonesia PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN Idealnya seluruh ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) didukung dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, sehingga penyelenggaraan rumah susun di Indonesia dapat terselenggara dengan baik dan tujuan penyelenggaraan rumah susun dapat terwujud. Namun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rumah susun memiliki kepentingan masing-masing yang seringkali … Baca SelengkapnyaPenyelesaian Sengketa dalam Penyelenggaraan RumahSusun
SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN Sebelumnya dalam artikel Larangan dan Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan Rumah Susun telah dibahas mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan rumah susun beserta sanksinya. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai sanksi administratif dalam penyelenggaraan rumah susun. Mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 107 – 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 … Baca SelengkapnyaSanksi Administratif dalam Penyelenggaraan RumahSusun
LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan rumah susun di Indonesia memuat sejumlah perintah, larangan dan sanksi. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan rumah susun dapat berlangsung dengan baik. Larangan-larangan dalam penyelenggaraan rumah susun diatur dalam Pasal 97 -104 UU Rumah Susun, sedangkan ketentuan pidana diatur dalam … Baca SelengkapnyaLarangan dan Ketentuan Pidana dalam PenyelenggaraanRumah Susun
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN Penyelenggaraan rumah susun tidak hanya melibatkan pemerintah dan pelaku pembangunan, namun juga membutuhkan keterlibatan dari masyarakat. Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun berperan untuk memberikan masukan dalam hal: Penyusunan rencana pembangunan rumah … Baca SelengkapnyaPeran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Susun PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN RUMAH SUSUN Salah satu tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan akan hunian yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah susun (baca artikel Rusunami dan Rusunawa). Penyediaan rumah susun yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah perlu didukung dengan pendanaan dan sistem pembiayaan yang memadai. … Baca SelengkapnyaPendanaan dan Sistem Pembiayaan Rumah Susun HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam penyelenggaraan rumah susun. Menurut Pasal 89 UU Rumah Susun, setiap orang berhak untuk menghuni satuan rumah susun yang layak, terjangkau dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman dan harmonis. Selain itu, setiap orang juga … Baca SelengkapnyaHak dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Rumah SusunPost navigation
Older posts
1 2 … 14
Next →
Search for:
ARTIKEL TERBARU
* Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha * Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha * Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen * Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia * Penyelesaian Sengketa dalam Penyelenggaraan Rumah SusunKATEGORI ARTIKEL
* Hukum Agraria
* Hukum Benda
* Hukum Kepailitan
* Hukum Orang dan Keluarga* Hukum Perdata
* Hukum Perikatan
* Hukum Perlindungan Konsumen* Hukum Persekutuan
* Hukum Rumah Susun
* Ilmu Hukum
* Lain-Lain
* Referensi
* Copyright & Disclaimer Notice* Privacy Policy
Jurnal Hukum Copyright © 2019 - Content by Wibowo TunardyDetails
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0