JURNAL HUKUM

Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THIS

PAGE

Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PENCEGAHAN PERKAWINAN (STUITEN DES HUWELUKS) Pencegahan Perkawinan (Stuiten Des Huweluks) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 26. Mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

Perkawinan).

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum.

JURNAL HUKUM

Belajar Hukum Online. Artikel Terbaru. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE ASAS-ASAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN …TRANSLATE THIS PAGE Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara. Berikut ini beberapa asas dalam hukum administrasi negara: Asas Ne Bis Vexari Rule. Asas ne bis vexari rule adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum.. Asas principle of legality. Asas principle of legality berarti asas kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki MAZHAB-MAZHAB HUKUM: BERBAGAI ALIRAN DALAM …TRANSLATE THIS PAGESEE MORE ON JURNALHUKUM.COM ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA …TRANSLATE THIS PAGE Asas Hukum Benda Merupakan Dwingendrecht. Asas ini berarti hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang, dengan kata lain kehendak para pihak itu tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THIS

PAGE

Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA KONVERSI HAK ATAS TANAH Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat. Hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Hak eigendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang PENCEGAHAN PERKAWINAN (STUITEN DES HUWELUKS) Pencegahan Perkawinan (Stuiten Des Huweluks) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 26. Mengenai pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU

Perkawinan).

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum. POSITIVISME HUKUM : ALIRAN HUKUM POSITIF ANALITIS …TRANSLATE THIS

PAGE

Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum.Aliran ini memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen).Positivisme Hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum SUMBER HUKUM MATERIIL DAN SUMBER HUKUM FORMILTRANSLATE THIS PAGE Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang ( statute ), kebiasaan ( custom ), keputusan-keputusan hakim ( jurisprudence, jurisprudentie), traktat ( treaty ), dan pendapat sarjana hukum ( doktrin ). Selain lima sumber hukum tersebut, juga terdapat sumber hukum yang tidak normal yaitu revolusi ( coup d’etat ). PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA 09/06/2016 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: BAGIAN-BAGIAN PERJANJIAN Bagian-Bagian Perjanjian. 06/04/2020. 18/08/2012 by Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn. Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian essentialia, bagian naturalia dan bagian accidentalia. Beberapa literatur menyebut pembagian ini sebagai unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur essetialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia. TEORI-TEORI YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN …TRANSLATE THIS PAGE Misalnya terdapat kesalahan dalam menuliskan jumlah pesanan. Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. 1. Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 76. MACAM-MACAM PERIKATAN Macam-Macam Perikatan. Sebenarnya terdapat sangat banyak pembagian perikatan. Namun yang paling sering dibahas adalah macam-macam perikatan berdasarkan sumbernya dan macam-macam perikatan berdasarkan bentuk atau wujud prestasi yang ditimbulkan. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat dibedakan menjadi (Pasal 1233 KUH Perdata): JENIS-JENIS PERJANJIAN Jenis-Jenis Perjanjian. Komariah, Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm. 169. Ibid. Hlm. 171. Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. PERBEDAAN HAK KEBENDAAN DAN HAK PERORANGAN Berikut ini adalah perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan: 3. Komariah, Op.Cit., Hlm. 93-95. Hak kebendaan bersifat mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sedangkan hak perorangan hanya dapat dipertahankan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak kebendaan memiliki hak yang mengikuti (droit de suit). PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENGANTAR ILMU Perbedaan dan Persamaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia - Jurnal Hukum. ASAS MONOGAMI DAN IZIN BERPOLIGAMI DALAM Asas monogami yang dianut dalam UU Perkawinan tampak jelas dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun ayat (2) ketentuan tersebut membuka peluang bagi seorang suami untuk

berpoligami.

__

JURNAL HUKUM

Menu

* Home

* Referensi

* Hubungi

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum

Perlindungan Konsumen Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibagi dalam tiga … PENGERTIAN PELAKU USAHA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum

Perlindungan Konsumen Pengertian pelaku usaha Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk …

PENGERTIAN KONSUMEN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum

Perlindungan Konsumen Pengertian konsumen Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik … HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum

Perlindungan Konsumen Salah satu prinsip di bidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan … PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum Rumah

Susun

Idealnya seluruh ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) didukung dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, sehingga penyelenggaraan

rumah susun …

SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum Rumah

Susun

Sebelumnya dalam artikel Larangan dan Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan Rumah Susun telah dibahas mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan rumah susun beserta sanksinya. … LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum Rumah

Susun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan rumah susun di Indonesia memuat sejumlah perintah, larangan dan sanksi. Hal ini

bertujuan …

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum Rumah

Susun

Penyelenggaraan rumah susun tidak hanya melibatkan pemerintah dan pelaku pembangunan, namun juga membutuhkan keterlibatan dari masyarakat. Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun penyelenggaraan rumah … PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN RUMAH SUSUN __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum Rumah

Susun

Salah satu tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan akan hunian yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah … HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN __ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.

__ Hukum Rumah

Susun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam penyelenggaraan rumah susun. Menurut Pasal 89 UU Rumah Susun, …

POSTS NAVIGATION

1 2 3

4

5

6

… 14

Next __

Search

* __ Populer

* __ Terbaru

* __ Kategori

__ Populer

*

Perbedaan Hukum Privat dan Hukum Publik

*

Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

*

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

*

Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen

*

Hak Milik

*

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

*

Jenis-Jenis Perjanjian

*

Pendaftaran Tanah

*

Hak Guna Bangunan

*

Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Tanah

__ Terbaru

*

Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

*

Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

*

Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen

*

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

*

Penyelesaian Sengketa dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

*

Sanksi Administratif dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

*

Larangan dan Ketentuan Pidana dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

*

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

*

Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Rumah Susun

*

Hak dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

__ Kategori

* Hukum Agraria

* Hukum Benda

* Hukum Kepailitan

* Hukum Orang dan Keluarga

* Hukum Perdata

* Hukum Perikatan

* Hukum Perlindungan Konsumen

* Hukum Persekutuan

* Ilmu Hukum

* Lain-Lain

CARI ARTIKEL

Search

Jurnal Hukum Copyright © 2019.

Privacy Policy |

Copyright & Disclaimer Notice Content by Wibowo Tunardy